Amir Hasan; Perealisasian DD Jelas Regulasinya, Peratin Jangan Semena-Mena

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Keseriusan Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP/BPD) melaporkan Oknum Peratin (Kepala Desa) Pekon Pagar Alam, Pesisir Barat, Lampung, kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung atas dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan penyalahgunaan wewenang, dibuktikan dengan telah dilayangkannya pengaduan melalui Kuasa Hukum, Edi Samsuri, S.FIL.I, S.H & Partners ke Kejati Lampung pada hari Jumat siang (17/09/2021).

Bahkan, melalui Ketua LHP, Amir Hasan, kembali menyikapi bantahan yang disampaikan oknum Peratin yang berinisial AJ tersebut kepada awak media yang melakukan konfirmasi pada hari Jumat malam (17/09/2021).

” Apapun alasan perbuatan AJ, itu sudah tidak mencerminkan sikap pemimpin yang baik. DD itu merupakan uang masyarakat, jadi jangan dikira uang pribadi, dengan semena- mena mencairkan dan menghabiskannya. Tanda tangan bendahara (KAUR Keuangan) kuat dugaan juga dimanipulasi,” ujar Amir Hasan saat diminta tanggapannya atas pernyataan oknum Peratin, AJ, melalui sambungan telepon, Rabu (22/09/2021).

Dijabarkan Amir, terkait Pembangunan Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA) tidak pernah ada musyawarah terkait rencana dan pelaksanaan, tiba tiba saja material sudah ada, dan pekerja diborongkan, ini juga merupakan kesalahan yang mesti dipertanggung jawabkan.

Lalu, sisa anggaran dari pekerjaan pembangunan dan pemberdayaan, bukan digunakan untuk keperluan kantor dan banyak tamu, seperti apa yang disampaikan AJ kepada awak media.

Kemudian, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dilibatkan. Lalu terkait operasional, Amir mengharapkan AJ membukanya secara gamblang, sebutkan siapa yang diberi makan, rokok tiap hari.

” Siapa yang Peratin (Kades) kasih makan perhari, siapa yang ditanggung rokok satu bungkus tiap hari sepanjang kegiatan berlangsung, ini juga tolong diperjelas, apa regulasinya. Kalau pun hasil musyawarah bersama kapan dan dimana,” tanya Amir.

” Pajak sudah jelas hitungannya. RAB Peratin (Kades) kasih dengan siapa,” katanya.

Lanjut Amir, Terkait pemberkasan awal hingga pembuatan LPJ, Peratin (Kades) perjelas lagi kerjasama dengan Pendamping Kecamatan yang mana, siapa orangnya. Kalau Aparatur Pekon (Desa) Pagar Dalam tidak mampu atau tidak bisa ajari dong, kan sudah ada anggaran peningkatan kapasitas Aparatur Pekon (Desa), jangan bisanya cuma membodohi saja.

” Kami layangkan pengaduan ini jangan dipelesetkan terkait menghadapi tahun 2022 pemilihan Peratin (Kades), ini murni suara masyarakat, silahkan Aparat Penegak Hukum (APH) turun kelapangan, cek semua administrasi, fisik, dan realisasi yang ada, jangan Peratin (Kades) bisanya ngomong yang tidak berdasar, perealisasian DD itu jelas regulasinya, jadi jangan Peratin (Kades) semena-mena” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya,
menanggapi pemberitaan di beberapa media online terkait laporan Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP/BPD) ke Kejaksaan Tinggi Lampung, dalam perbincangannya dengan awak media melalui sambungan telepon, Jumat malam (17/09/2021), oknum Peratin, AJ menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan terkait point-point laporan LHP.

Diakuinya bahwa penarikan dana desa untuk BLT masyarakat tidak melibatkan Bendahara (KAUR Keuangan) Pekon. Dengan alasan bahwa saat itu Bendahara sedang sibuk dan dirinya sudah menalangi selama 5 bulan untuk BLT masyarakat.

Lalu, terkait Pembangunan Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA), oknum Peratin mengaku bahwa barang-barang sudah dibeli. Peralatan seperti kayu, cat dan GRC sudah ada. Cuaca hujan menguyur wilayah Pesisir Barat dan kondisi tukang yang terkena musibah (ditabrak) menjadi alasan oknum Peratin sehingga TPA tersebut belum dikerjakan.

Kemudian, sisa anggaran dari beberapa item pekerjaan pembangunan, menurut oknum Peratin, bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menginginkan sisa tersebut dibagi-bagi. Hal tersebut ditolak oknum Peratin dengan alasan masih banyak keperluan yang lain. Seperti di kantor banyak tamu, dan ada anak-anak mahasiswa KKN.

” Setelah saya panggil (musyarawah bersama) sisa mereka minta, sabar dulu, kita masih banyak keperluan yang lain. Kalau sekedar rokok mungkin saya kasih,” ucapnya.

” TPK tetap saya libatkan, operasional saya kasih, makan perhari saya tanggung, rokok satu bungkus tiap hari selama buka jalan itu 1 minggu. Itupun hasil musyawarah bersama. Saya sudah ngomong sama mereka. Pajaknya sekian, ada catatannya. RAB saya kasih, jadi mereka tau persis jumlahnya. Cuma sedikit,” ungkapnya.

Terkait LPJ, oknum Peratin mengatakan bahwa itu kerjasama dengan Pendamping Kecamatan dikarenakan Aparatur Pekon Pagar Dalam tidak mampu atau tidak bisa.

” Laporan LPJ itu kerjasama. Sehubungan aparat tak bisa. Bagaimana kalau tak ada yang mengajari,” tuturnya.

Oknum Peratin menilai bahwa aduan ini terkait menghadapi tahun 2022 pemilihan Peratin (Kades).

Menyimak jawaban oknum Peratin tersebut, Sekretaris LSM Pembinaan Rakyat Lampung (PML), Sukardi, S.H, mengatakan, masa sih seorang Peratin tidak paham aturan yang berlaku.

” Sekecil apapun sisa kegiatan itu harus di Silpa kan, tidak boleh dipergunakan untuk apapun, terkecuali sesuai dengan regulasi yang jelas. Bukan untuk dibagi-bagi atau dialokasikan untuk keperluan yang lain,” ucap Sukardi saat diminta tanggapan melalui sambungan seluler, Sabtu (18/09/2021). (Yahman/team)